Peran Hukum dalam Penegakan Tindak Pidana Laut di Indonesia

Peran hukum dalam penegakan tindak pidana laut di Indonesia sangat penting untuk menjaga keamanan dan ketertiban di laut Indonesia. Sebagai negara maritim, Indonesia memiliki perairan yang luas dan rawan terhadap berbagai kejahatan laut.

Hukum laut menjadi landasan utama dalam penegakan hukum di laut Indonesia. Sebagaimana yang dikatakan oleh Prof. Dr. Hikmahanto Juwana, seorang pakar hukum internasional dari Universitas Indonesia, “Peran hukum dalam penegakan tindak pidana laut sangat vital untuk melindungi kedaulatan negara dan kepentingan nasional di laut.”

Salah satu instrumen hukum yang digunakan dalam penegakan tindak pidana laut di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam undang-undang tersebut diatur mengenai kewenangan pemerintah daerah dalam penegakan hukum di laut.

Menurut Kepala Badan Keamanan Laut Republik Indonesia, Laksamana Muda TNI Aan Kurnia, hukum sangat penting dalam penegakan tindak pidana laut di Indonesia. “Dengan adanya hukum yang jelas dan kuat, penegakan hukum di laut dapat dilakukan secara efektif dan efisien.”

Namun, meskipun peran hukum dalam penegakan tindak pidana laut sangat penting, masih banyak kendala yang dihadapi dalam implementasinya. Salah satunya adalah kurangnya koordinasi antara lembaga terkait dalam penegakan hukum di laut.

Dalam hal ini, Direktur Eksekutif Indonesia Ocean Justice Initiative, Siti Maimunah, menekankan pentingnya kerjasama antar lembaga dalam penegakan hukum di laut. “Koordinasi yang baik antara kepolisian, kejaksaan, dan lembaga terkait lainnya sangat diperlukan agar penegakan hukum di laut dapat berjalan dengan baik.”

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peran hukum dalam penegakan tindak pidana laut di Indonesia sangat penting untuk menjaga keamanan dan ketertiban di laut Indonesia. Diperlukan kerjasama antar lembaga dan implementasi hukum yang efektif untuk menjamin keberhasilan penegakan hukum di laut.