Strategi Penyidikan Kasus Perikanan untuk Mencegah Kerugian Negara
Strategi Penyidikan Kasus Perikanan untuk Mencegah Kerugian Negara
Indonesia merupakan negara maritim yang kaya akan sumber daya kelautan, termasuk perikanan. Namun, ironisnya, kerugian negara akibat illegal fishing dan penangkapan ikan secara ilegal masih terus terjadi. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan strategi penyidikan kasus perikanan yang efektif.
Menurut Kepala Badan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (BPSDKP), Rifky Effendi Hardijanto, “Strategi penyidikan kasus perikanan harus dilakukan secara terintegrasi antara lembaga terkait, seperti kepolisian, kejaksaan, dan instansi terkait lainnya. Hal ini penting agar penegakan hukum terhadap pelaku illegal fishing dapat dilakukan secara maksimal.”
Salah satu strategi penyidikan kasus perikanan yang efektif adalah dengan meningkatkan kerjasama antara lembaga penegak hukum dan instansi terkait lainnya. Hal ini sejalan dengan pernyataan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, M. Zulficar Mochtar, yang menyebutkan bahwa “Kerjasama lintas sektoral dan lintas lembaga sangat diperlukan dalam penegakan hukum kasus perikanan.”
Selain itu, penggunaan teknologi dan sistem informasi yang canggih juga dapat membantu dalam penyidikan kasus perikanan. Menurut ahli hukum kelautan, Prof. Dr. Harkristuti Harkrisnowo, “Pemanfaatan teknologi yang canggih, seperti sistem pelacakan ikan secara online, dapat memudahkan penyidikan kasus perikanan dan mencegah kerugian negara.”
Dengan menerapkan strategi penyidikan kasus perikanan yang komprehensif dan efektif, diharapkan dapat mengurangi kerugian negara akibat illegal fishing dan penangkapan ikan secara ilegal. Sehingga sumber daya kelautan Indonesia dapat terjaga dan dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat.