Bakamla Sabang

Loading

Archives February 20, 2025

Berita Terkini

Strategi Penguatan Keamanan Teritorial Laut di Indonesia


Strategi Penguatan Keamanan Teritorial Laut di Indonesia menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Dengan luasnya wilayah perairan Indonesia yang mencapai lebih dari 5,8 juta kilometer persegi, keamanan teritorial laut harus dijaga dengan baik agar tidak terjadi pelanggaran yang merugikan negara.

Menurut Wakil Kepala Staf Angkatan Laut (Wakasal) Laksamana Madya TNI Ahmadi Heri Purwono, penguatan keamanan teritorial laut harus dilakukan dengan berbagai strategi yang efektif. Salah satu strategi yang bisa dilakukan adalah dengan meningkatkan kerjasama antara TNI AL, KKP, dan pihak terkait lainnya.

Ahmadi juga menekankan pentingnya peningkatan kemampuan personel dalam mengamankan wilayah perairan Indonesia. “Kita harus terus meningkatkan kemampuan personel, baik dari segi teknologi maupun taktik dalam mengamankan teritorial laut kita,” ujarnya.

Penguatan keamanan teritorial laut juga perlu melibatkan masyarakat sebagai mata dan telinga tambahan untuk memantau aktivitas di laut. Menurut Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut KKP, Brahmantya Satyamurti Poerwadi, partisipasi masyarakat dalam pengawasan laut sangat penting. “Masyarakat harus dilibatkan secara aktif dalam pengawasan laut agar keamanan teritorial laut bisa terjaga dengan baik,” katanya.

Selain itu, penguatan keamanan teritorial laut juga harus didukung dengan pengadaan alat dan teknologi canggih. Menurut Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Yudo Margono, pengadaan alat dan teknologi canggih sangat diperlukan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan laut. “Kita harus terus mengembangkan dan meningkatkan penggunaan alat dan teknologi canggih agar keamanan teritorial laut dapat terjaga dengan baik,” ujarnya.

Dengan adanya strategi penguatan keamanan teritorial laut yang baik, diharapkan wilayah perairan Indonesia bisa terjaga dengan baik dari berbagai ancaman. Semua pihak, baik dari TNI AL, KKP, maupun masyarakat, harus bekerja sama untuk menjaga keamanan teritorial laut demi kepentingan negara dan rakyat Indonesia.

Berita Terkini

Peran Sistem Informasi Maritim dalam Peningkatan Keamanan Perairan Indonesia


Peran Sistem Informasi Maritim dalam Peningkatan Keamanan Perairan Indonesia

Keamanan perairan Indonesia merupakan hal yang sangat penting untuk menjaga kedaulatan negara dan melindungi sumber daya alam yang ada di laut. Salah satu faktor yang dapat mendukung peningkatan keamanan perairan adalah Sistem Informasi Maritim. Sistem Informasi Maritim (SIM) merupakan sebuah sistem yang mengintegrasikan berbagai informasi terkait kelautan dan perikanan yang dapat membantu dalam pengawasan dan pengelolaan sumber daya laut.

Menurut Pakar Kelautan, Prof. Dr. Ir. I Nyoman Radiarta, M.Sc., Ph.D., “Peran Sistem Informasi Maritim sangat penting dalam meningkatkan keamanan perairan Indonesia. Dengan adanya sistem informasi yang terintegrasi, pihak berwenang dapat dengan mudah mengakses informasi terkait pelayaran, cuaca, arus laut, serta aktivitas kapal di perairan Indonesia.”

Sistem Informasi Maritim juga dapat membantu dalam mengidentifikasi potensi ancaman keamanan perairan, seperti illegal fishing, penyelundupan narkoba, dan teroris laut. Dengan adanya informasi yang akurat dan real-time, pihak berwenang dapat segera mengambil tindakan preventif untuk mengatasi potensi ancaman tersebut.

Selain itu, Sistem Informasi Maritim juga dapat memperkuat kerjasama antarinstansi terkait dalam upaya peningkatan keamanan perairan. Koordinasi yang baik antara Kementerian Kelautan dan Perikanan, TNI AL, Polri, dan Badan Keamanan Laut dapat lebih mudah tercapai melalui pertukaran informasi yang terintegrasi melalui SIM.

Menurut Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Dr. M. Zulficar Mochtar, “Peningkatan keamanan perairan Indonesia merupakan tanggung jawab bersama. Dengan adanya Sistem Informasi Maritim, kita dapat bekerja sama secara lebih efektif dalam menjaga keamanan perairan Indonesia.”

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Peran Sistem Informasi Maritim sangat penting dalam peningkatan keamanan perairan Indonesia. Dukungan dan kerjasama antarinstansi terkait dalam pengembangan dan pemanfaatan SIM akan sangat berpengaruh dalam menjaga kedaulatan negara dan melindungi sumber daya laut Indonesia. Semoga dengan adanya Sistem Informasi Maritim yang handal, keamanan perairan Indonesia dapat terus terjaga dan meningkat ke depannya.

Berita Terkini

Penegakan Hukum Maritim oleh Bakamla: Tugas dan Tanggung Jawabnya


Penegakan Hukum Maritim oleh Bakamla: Tugas dan Tanggung Jawabnya

Penegakan hukum maritim merupakan hal yang sangat penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban di perairan Indonesia. Salah satu lembaga yang bertugas dalam penegakan hukum maritim adalah Badan Keamanan Laut (Bakamla). Bakamla memiliki tugas dan tanggung jawab yang besar dalam melindungi wilayah perairan Indonesia.

Menurut Direktur Operasi Bakamla, Laksma TNI Ahmadi Heri Purwono, tugas utama Bakamla adalah “melakukan patroli, pengawasan, dan penegakan hukum di perairan Indonesia.” Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan kewenangan kepada Bakamla untuk melakukan penegakan hukum maritim di wilayah perairan Indonesia.

Selain melakukan patroli dan pengawasan, Bakamla juga memiliki tugas untuk menindak pelanggaran hukum maritim yang terjadi di perairan Indonesia. Hal ini termasuk penegakan hukum terhadap kapal-kapal asing yang melakukan illegal fishing di perairan Indonesia. Menurut TNI AL Laksamana Madya TNI Yudo Margono, penegakan hukum maritim oleh Bakamla sangat penting dalam menjaga kedaulatan negara.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bakamla bekerja sama dengan berbagai instansi terkait seperti TNI AL, Polri, Bea Cukai, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kolaborasi antar lembaga ini sangat penting untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum maritim di Indonesia.

Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Center for Law of the Sea (ICLOS), Hikmahanto Juwana, penegakan hukum maritim oleh Bakamla juga harus didukung dengan peraturan yang jelas dan dukungan sumber daya yang memadai. “Penegakan hukum maritim bukanlah hal yang mudah, dibutuhkan kerja sama antar lembaga dan dukungan dari pemerintah,” ujarnya.

Dengan tugas dan tanggung jawab yang besar, Bakamla terus berupaya untuk meningkatkan kemampuan dan efektivitas dalam melaksanakan penegakan hukum maritim di perairan Indonesia. Dukungan dari masyarakat dan pemerintah sangat diperlukan untuk menciptakan keamanan dan ketertiban di wilayah perairan Indonesia. Semoga Bakamla dapat terus menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik demi kepentingan bangsa dan negara.